Analisis Agenda (45)

Kami akan sajikan kajian dari Yazar Can ACUN, Peneliti SETA (Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Masyarakat).

Analisis Agenda (45)

Setelah Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir yang ditandatangani dalam format lima-plus pada masa jabatan Obama, Departemen Keuangan AS meluncurkan tahap pertama sanksi terhadap Iran pada 7 Agustus. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat  juga mengumumkan tahap kedua sanksi untuk Iran yang mulai berlaku pada 5 November dan berakhir selama periode 180 hari. Sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat secara khusus menargetkan bidang-bidang seperti energi, perbankan, logistik dan perusahaan asuransi Iran.

Pada tahap pertama sanksi yang diumumkan Amerika Serikat kepada Iran, ditujukan untuk mencegah akses Iran ke dolar AS, menjual obligasi pemerintah, perdagangan emas dan logam mulia lainnya seperti baja, aluminium, batu bara, dan impor suku cadang pesawat penumpang. Tahap kedua dari sanksi tersebut, diberlakukan pada pembatasan dunia internasional untuk mengakses Perusahaan Minyak Nasional Iran, Perusahaan Perdagangan Minyak Iran dan Perusahaan Tanker Nasional Iran. Sanksi akan diterapkan kepada negara yang membeli minyak dan produk minya dari Iran.

Salah satu topik paling penting dalam isu keputusan penarikan sepihak Presiden AS Donald Trump dari perjanjian nuklir dan sanksi terhadap Iran adalah sistem SWIFT yang menyediakan transfer dana elektronik antar bank di seluruh dunia.  "SWIFT telah menangguhkan akses beberapa bank Iran ke sistem," kata pihak pusat SWIFT dalam sebuah pernyataan terkait sanksi AS. Target lain dari sanksi yang dijatuhkan kepada Iran adalah lembaga keuangan. Transaksi lembaga keuangan asing dengan Bank Sentral Iran dan lembaga keuangan Iran tertentu dibatasi. Itu juga diumumkan oleh Sekretaris Negara Amerika Serikat, di mana lebih dari 700 orang dan institusi Iran dimasukkan ke daftar hitam dalam konteks sanksi.

Meskipun semua sanksi kepada Iran telah dijatuhkan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan, "kami akan menerapkan lebih banyak sanksi kepada Iran dari pada sanksi yang saat ini kami terapkan. Kami tidak akan terbatas pada tingkat sanksi yang dikenakan pada mantan Presiden Barack Obama."

Sementara dari sanksi yang diumumkan oleh Amerika Serikat menyatakan bahwa AS membebaskan delapan negara dari sanksi tersebut. Diantara negara-negara itu adalah China, India, Italia, Yunani, Turki, X, Ydan Z. Dalam konteks ini, Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengajukan pertanyaan, "segala sesuatu tentang sanksi-sanksi ini tidak jelas dari A sampai Z, tetapi kami sebenarnya tidak menganggap sanksi-sanksi ini benar. Karena menurut kami, semua sanksi ini merupakan langkah untuk mengganggu keseimbangan dunia. Ini bertentangan dengan hukum dan diplomasi internasional. Proses perdamaian dunia kini tengah diupayakan. Jadi kami tidak ingin hidup di dunia kekaisaran, kita tidak ingin hidup dengan tekanan imperialis. Kami ingin dunia dimana orang-orang dapat hidup lebih damai dari pada saat ini. Saya memiliki sarana dan kekuatan, tetapi saya tidak boleh melakukan apa-apa. Saat ini, hampir semua negara Uni Eropa dan Uni Eropa tidak terlihat baik. Mereka semua berada di posisi yang sangat berbeda."

Selain itu, Presiden Recep Tayyip  Erdoğan juga memperhatikan impor energi Turki dari Iran. "Sikap kami pada sanksi selalu jelas. Dan kami selalu mengatakan bahwa terkait masalah minyak; ini bukanlah sebuah alternatif, jadi kami tidak secara ketat mematuhi sanksi. Kami saat ini menerima 10 miliar meter kubik gas alam. Jika kami tidak mendapatkan gas alam ini, akankah saya membekukan warga saya di musim dingin? Kami tidak bisa mematuhi hal seperti itu," katanya.

Demikian pula, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran tidak sah dan ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Perancis, China dan Jerman juga termasuk negara-negara yang menyuarakan keberatan mereka terhadap sanksi terhadap Iran. Namun Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka akan mematuhi sanksi yang dijatuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara yang menolak keputusan Amerika Serikat karena kekuatan, hegemoni dan pengaruhnya.



Berita Terkait