"Pemilu 2018: Melanjutkan Sistem Presidensial dan Stabilitas"

Kami akan sajikan kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Dekan fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt Ankara..

"Pemilu 2018: Melanjutkan Sistem Presidensial dan Stabilitas"

Turki telah menggelar pemilihan umum ke-32 dan pemilihan presiden yang pertama dengan sistem presidensial.  Menurut hasil pemilihan, yang diumumkan sangat cepat, Presiden Tayyip Erdoğan yang merangkap sebagai pemimpin Partai AK, yang mendapatkan 52,5% suara, menjadi presiden pertama dengan sistem presidensial tanpa harus mengadakan putaran ke-2. Kandidat CHP, Muharrem İnce, menempati urutan kedua dengan perolehan 30,6% suara. Partai AK kehilangan mayoritas suaranya di Majelis untuk pertama kalinya setelah 2002 (kecuali untuk pemilu Juni 2015 yang diperbarui).

Pengamatan tentang pemilihan presiden Turki yang sangat terbuka, transparan dan kompetitif, dapat diringkas sebagai berikut:

Angka partisipasi: 87,5% dari sekitar 60 juta pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu. Rasio ini menunjukkan bahwa pemilihan yang diselenggarakan secara terbuka, transparan dan kompetitif itu, mencetak rekor jumlah partisipasi di Turki, khususnya di negara-negara di dunia. Tingkat partisipasi yang tinggi ini juga dipengaruhi karena demokrasi di Turki telah mengakar sejak tahun 1876. Seperti yang diungkapkan di media sosial, "kotak suara ada di negara-negara Barat, namun tidak memiliki jumlah pemilih yang cukup, sementara itu di negara-negara Timur ada banyak jumlah pemilih, namun kotak suaranya tidak ada.” Sementara di Turki ada kotak suara dan ada juga pemilihnya, sehingga sangat menjanjikan masa depan demokrasi yang ada di negara ini.

 

Stabilitas politik terus berlanjut: Partai AK telah memenangkan pemilihan lima kali secara berturut-turut sejak 2002. Dalam kehidupan politik Turki, tidak ada yang menyaingi kesuksesan ini. Di negara-negara di mana ada persaingan demokratis, memenangkan pemilihan lima kali berturut-turut adalah hal yang langka. Menjadikan kemalangan menjadi kekuatan, kemenangan Partai AK yang terulang, merupakan kepuasan pemilu secara umum dan dukungan untuk stabilitas politik yang berkelanjutan. Tidak ada respon yang cukup atas kritik, ketakutan dan wacana populis yang disuarakan oleh kelompok oposisi.

 

Sekali lagi sepakat terhadap sistem presidensial: Sebelum pemilu digelar, partai-partai oposisi yang tergabung dalam Koalisis Nasional secara terang-terangan berjanji akan mengembalikan sistem Parlementer jika mereka memenangkan pemilu ini.  Oleh karena itu, pemilihan ini juga dapat dilihat sebagai pemilihan ulang sistem Presidensial yang terpilih pada tahun 2017. Dalam referendum sebelumnya, sistem Presidensial terpilih dengan perolehan suara 51,4%. 52,5%  perolehan suara Presiden Tayyip Erdoğan yang lebih banyak, dapat ditafsirkan sebagai pemungutan suara yang diulangi sekali lagi dalam sistem presidensial.

 

Transisi Antar Pendukung Partai:  Hasil pemilu ini menunjukkan bahwa ada tingkat transitivitas di antara hampir semua pihak. Pergeseran voting dari Partai AK ke MHP, CHP ke Partai İYİ  dan HDP,  menarik perhatian banyak orang. Dalam pidatonya, Presiden Erdoğan telah menyatakan bahwa mereka menyadari jatuhnya suara Partai AK dan akan mengambil langkah yang diperlukan. Fakta bahwa Erdoğan dan İnce menerima lebih banyak suara dari pada kandidat lainnya, menunjukkan bahwa kedua pemimpin tersebut mendapatkan suara dari pengikut partai lain. Dalam konteks ini, patut disebutkan bahwa Erdoğan juga menjadapatkan dukungan dari orang-orang Kurdi. Ini merupakan situasi yang sehat dalam berdemokrasi, menunjukkan bahwa pemilih dapat mengubah preferensi partai. Transisi antar pendukung partai akan memaksa para pemilih untuk lebih mempertimbangkan preferensi mereka sendiri.

 

Rasio tinggi perwakilan di Parlemen: Karena ada sistem batas 10%, sehingga tidak ada kepastian pemilih dalam pemilihan Parlemen di Turki. Dengan sistem koalisi yang disahkan dalam pemilihan terakhir, dengan jumlah 8 partai yang jarang terlihat dalam sejarah Turki, mereka telah masuk ke Parlemen baik dengan kandidat mereka sendiri atau dengan kandidat yang mereka tunjuk oleh koalisi. Pihak-pihak ini adalah Partai AK, CHP, MHP, HDP, Partai İYİ, BBP, Partai Saadet dan Partai Demokrat. Dalam kehidupan politik multi-partai kami pasca tahun 1950, hanya delapan partai yang dapat memasuki Parlemen pada pemilu 1969.

 

Terciptanya suasana yang damai karena sistem yang baru: Dalam artikel yang dirilis pekan lalu, efek sistem baru yang ada di Turki, kami meninggalkan sistem yang hanya menyapa pemilihnya sendiri. Efek dari kebijakan 50%+1 dapat dilihat dengan mudah baik saat proses pemilihan maupun setelahnya. Pemilihan presiden yang mengharuskan 50%+1 ini semakin menormalisasikan Turki, partai politiknya, tidak hanya harus merangkul komunitasnya sendiri tetapi juga menuntut untuk mendapatkan dukungan dari komunitas yang lain. Dengan demikian, negara akan menjadi lebih demokratis dan bebas. Ini akan lebih bermanfaat bagi perdamaian kawasan.

 

Membungkam para aktor global yang arogan dan angkuh: Seperti dalam pemilu sebelumnya, beberapa negara Barat, perusahaan global, beberapa media masa terlibat dalam pemilu di Turki, meskipun tidak diperlukan. Mereka menggunakan bahasa yang mengancam dan menuduh untuk melawan Partai AK. Sekali lagi seperti dalam pemilihan sebelumnya, para pemilih tidak menentukan pilihannya karena pengaruh aktor global. Kami juga melihat situasi yang sama di luar negeri. Meskipun beberapa negara Barat melarang hak-hak politik, mengabaikan kebebasan berekspresi dan berorganisasi, dan secara terbuka mengancam orang-orang Turki yang ada di negara mereka, rasio jumlah pemilih di luar negeri telah memecahkan rekor. Mereka tidak menunjukkan preferensinya ke negara-negara tersebut, tetapi lebih ke preferensi diri sendiri, dengan memberikan dukungan kepada Partai AK. Pennggunaan hak suaranya tidak terpengaruhi oleh tekanan aktor global, namun karena hati nurani mereka. Hal ini memberikan pelajaran berharga kepada para aktor global yang menghormati preferensi bangsa-bangsa dan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

 

Pasca tahun 2000-an, pendapatan perkapita nasional Turki telah meningkat, dari $ 2.000 hingga $ 10.000. Turki telah meningkatkan barometer kebebasan dan demokrasi. Meskipun terjadi perkembangan yang negatif di beberapa negara seperti Suriah, Iraq, Iran, Yunani, Libya, Israel, Ukraina, Georgia, dan sebagainya, masih ada perdamaian, ketenangan dan harapan di Turki. Meskipun ada FETO dan upaya kudeta lainnya. Dengan referendum yang diadakannya pada tahun 2016 dan pemilihan umum yang digelar pada minggu ini, telah membuat perubahan radikal dalam sejarah demokrasi Turki selama hampir 150 tahun dan memberikan perubahan ke sistem presidensial. Berkat sistem politik yang demokratis ini, Turki telah mengalami keberhasilan. Di mana tidak mungkin untuk membuat semua perubahan demokratis dan transformasi tanpa kebebasan, keterbukaan, pemilu yang transparan dan kompetitif, tanpa kekuatan politik yang akan memaksa negara dari legitimasi politik dan sosial yang kuat. Keberhasilan Turki ini juga diraih di tingkat daerah. Ketika negara-negara Barat khawatir dengan keberadaan keberadaan tiga pengungsi, Turki telah menampung 3,5 juta pengungsi. Nilai-nilai demokrasi dan stabilitas di Turki harus diketahui oleh semua orang.

 

 

Demikian kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Dekan fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt Ankara..



Berita Terkait