Pandangan Kebijakan Luar Negeri Turki (17)

Kami akan sajikan kajian dari Asisten Penelitian Dr.Cemil Doğaç İpek, Departemen Internasional, Universitas Atatürk

Pandangan Kebijakan Luar Negeri Turki (17)

          Dalam beberapa tahun terakhir, hampir setiap April, kami menemukan berbagai publikasi dan penjelasan tentang peristiwa yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1915 di Kekaisaran Turki. Pada program pekan ini, kami akan menganalisis peristiwa tahun 1915 dalam perspektif hukum internasional.

          Dalam beberapa tahun terakhir, setiap bulan April kami telah melihat publikasi/berita yang hampir serupa. Beberapa negara/organisasi/masyarakat di seluruh dunia menerbitkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi di Kekaisaran Turki dalam Perang Dunia Pertama.

          Mayoritas mereka yang membela orang-orang Armenia atau pandangan Armenia, berpedoman pada sumber-sumber sejarah atau politik. Mereka menggambarkan peristiwa tersebut sebagai aksi genosida. Sebagian besar dari mereka yang mendukung Turki atau pandangan Turki berpedoman pada perspektif sejarah dan berpendapat bahwa penerapan Referral and Settlement Law (Hukum Rujukan dan Penyelesaian) bukanlah sebuah aksi genosida.

          Diperlukan sebuah perspektif sejarah untuk memahami apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Konsep "genosida" masuk dalam bidang hukum internasional. Oleh karena itu, menurut analisis para ahli yang berasal dari disiplin kelimuan sejarah, ada yang kurang dalam pandangan para politisi tentang isu ini. Mereka yang menggambarkan isu ini dengan melihat sudut pandang banyaknya korban jiwa akibat peristiwa ini, mengatakan bahwa peristiwa ini adalah aksi genosida. Namun, genosida hanya disebut oleh hukum sebagai kejahatan internasional.

          Peraturan penting pertama tentang genosida muncul setelah diadopsinya Perjanjian tentang Larangan dan Penghukuman Kejahatan Genosida pada tahun 1948 yang sejalan dengan resolusi Majelis Umum PBB No. 260. Orang-orang Armenia memiliki agenda politik dan senjata untuk mendirikan negara yang merdeka setelah mendapatkan hak otonomi pertama di tanah Kekaisaran Turki. Karena itu mereka adalah kelompok politik. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk di antara empat kelompok yang dilindungi oleh pasal kedua yang ada dalam Perjanjian itu.

          Dalam era Pemerintah Turki, tidak ada pernyataan penghancuran yang ditemukan dalam klausa ke-2 dari Perjanjian tersebut. Tidak ada dokumen tertulis dan lisan yang membuktikan pernyataan untuk memusnahkan, dan semua dokumen mengharuskan orang-orang Armenia harus terlindungi dan hidup dengan penuh rasa aman. Jumlah orang Armenia yang menjadi korban jiwa jauh dari korban aksi genosida. Diketahui bahwa orang-orang Armenia yang meninggal dunia karena mereka berada di luar aturan Referral and Settlement Law. Dalam hal ini, menurut Referral and Settlement Law, ini bukan aksi genosida karena tidak masuk dalam pengertian Pasal 2 / c Perjanjian tersebut.

          Menurut Perjanjian tersebut, jika keberadaan militer di belakang penerapan Referral and Settlement Law yang bukan digunakan untuk aksi genosida, secara legal tidak masuk dalam kategori "kejahatan terhadap kemanusiaan." Karena dalam pelaksanaan Referral and Settlement Law, Statuta Roma tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam Pasal 7. Dengan kata lain, saat itu tidak ada situasi yang mencerminkan “serangan yang meluas dan sistematis” dalam menghadapi orang-orang Armenia yang membelot terhadap negara yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak seperti pembersihan etnis, Referral and Settlement Law tidak bertujuan untuk mengusir orang Armenia dengan kekerasan. Tidak ada pertanyaan tentang pembantaian terhadap orang-orang Armenia karena alasan agama atau yang lainnya. Pemindahan dan pemukiman dilakukan atas dasar keamanan militer. Selain itu, ini bertujuan untuk mencegah orang-orang Armenia melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Turki dan Muslim, seperti dalam Perang Balkan dimana mereka bersatu dengan tentara Rusia untuk menyerang.

          Kita tahu bahwa beberapa kelompok yang ada di wilayah itu memanfaatkan celah kekosongan kepemimpinan yang ada di wilayah terjadinya perang. Kelompok-kelompok di wilayah itu menyerang dan membunuh orang-orang Armenia yang berstatus migran, namun tidak menjarah barang-barang mereka. Tentara Kekaisaran Turki, bertempur di tiga front, terkadang mereka tidak dapat melindungi semua orang Armenia secara efektif karena pasukan tentaranya yang terbatas. Fakta bahwa kematian penduduk sipil Turki, yang dipaksa bermigrasi karena situasi dan letak geografis yang sama, kurangnya pasokan makanan dan obat-obatan dan penyebaran penyakit, sehingga menyebabkan jumlah kematian yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban jiwa dari pihak orang-orang Armenia, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tujuan pembantaian dalam penerapan Referral and Settlement Law. Selain itu, diketahui juga bahwa muncul penyesalan –dari negaranya tersebut- atas terjadinya insiden yang tidak diinginkan itu dan muncul rasa benci terhadap pihak penyerang. Faktanya, para terduga pelaku perampokan dan pembunuhan, yang masuk kategori kejahatan umum, diadili dan sebagian besar dieskusi mati sebelum  perang berakhir.

          Kini, isu ini telah berubah dari peristiwa bersejarah dan hukum menjadi peristiwa yang politis. Dalam kerangka kebijakan luar negeri Turki, Turki ingin melindungi diri dari pihak luar yang mengancam stabilitas negaranya sendiri.

          Hal lain yang harus dipertimbangkan hari ini adalah pertempuran dua arah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis di Armenia. perang berdarah melawan Azerbaijan, perang psikologis yang dilakukan melawan Turki. Peperangan psikologis ini berfungsi sebagai ‘asap awan ajaib’ yang mampu menyembunyikan invasi mereka di tanah Azerbaijan.

          Hal lain yang dimaksudkan klaim Armenia adalah: ada komunitas Armenia yang tinggal di berbagai belahan dunia, di mana tidak ada hubungan yang kuat di antara mereka dan beberapa komunitas Armenia yang ada di negara-negara Kristen mulai diberantas/dibantai dengan cepat. Untuk mencegah asimilasi budaya masyarakat-masyarakat ini, diperlukan untuk menciptakan suatu ikatan pemersatu. Untuk itu, dibentuklah kebohongan genosida. Atas penderitaan yang dirasakan bersama itu, muncullah kekuatan kebohongan yang bersatu.

          Isu ini tidak bisa didiskusikan dengan hanya menggunakan Referral and Settlement Law tahun 1915 saja. Ini harus dianalisis dengan prespektif yang lebih luas. Empat juta orang Turki dibantai dalam genosida yang dilakukan antara tahun 1820-1920 di Balkan dan Kaukasus. Kebiadaban ini harus diberitahukan ke dunia internasional. Selain itu, pada tahun 1820 dan 1920,  5 juta orang Turki dipaksa untuk bermigrasi dari rumah mereka karena agresi tersebut. Isu-isu ini harus diselidiki secara lebih terperinci, penelitian harus dipublikasikan dan disebarkan ke masyarakat internasional.

 

Demikian kajian dari Asisten Penelitian Dr.Cemil Doğaç İpek, Departemen Internasional, Universitas Ataturk



Berita Terkait