Pemilihan Umum Turki yang ke-32, Pemilihan Presiden Pertamakali

Kami akan sajikan kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Dekan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt Ankara

Pemilihan Umum Turki yang ke-32, Pemilihan Presiden Pertamakali

PRESPEKTIF GLOBAL 17

 

Pada 24 Juni 2018, Turki akan menggelar pemilihan umum yang ke-32 dan pemilihan presiden pertama dalam sejarah, yang tidak diadakan di banyak negara.

Pemilihan umum pertama Kekaisaran Ottoman Turki diadakan pada tahun 1876. Kemudian digelar juga pada tahun 1878, 1908, 1912, 1914 dan 1919. Enam pemilu diadakan pada periode ini.

Pada periode Republik, pemilihan umum diadakan 25 kali, termasuk periode partai tunggal. Pada periode partai tunggal, 6 pemilihan diadakan pada tahun 1923, 27, 31, 35, 39, 43. Dari 1946, ketika sistem politik multi-partai dimulai, secera keseluruhan ada 19. Pada 24 Juni 2018, pemilihan ke-20 akan diadakan.

Dari pertama kali pemilihan umum yang diadakan di Turki pada tahun 1876 hingga pemilihan umum terakhir yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2018, selama 142 tahun, secara keseluruhan telah diadadakan pemilihan umum 32 kali. Di sisi lain, ada juga periode interim di mana pemilu tidak dapat diadakan karena ada kudeta.

 

Periode pemilu yang berbeda

Tentu saja setiap pemilihan, atau periode pemilihan, memiliki cirikhas semdiri-sendiri. Pemilihan yang diadakan pada periode Ottoman adalah pemilihan yang dilakukan selama periode ketika ada institusi keagamaanseperti khilafah dan syaikhul islam. Saat itu tidak ada perdebatan apakah demokrasi di Turki sejalan dengan agama.

Pemilihan yang dilakukan antara 1923-1943 adalah pemilihan satu partai. Pada periode ini, meskipun partai-partai oposisi tidak diizinkan, pemilihan tetap berlanjut, tradisi pemilihan yang dimulai pada era Utsmaniyah tidak dilupakan, sementara fasisme dan nazisme  Barat masih tetap menghantui.

Untuk mengukir ulang sejarah, Turki memiliki sistem politik multi partai pada tahun 1946. Antara 1876 dan 1943, pemilihan dilakukan dua tingkat, sementara dari tahun 1946 hingga saat ini, pemilihan dilakukan secara satu tingkat. Sistem pemilihan umum dua tingkat mirip dengan sistem AS saat ini. Dalam sistem ini, pemilih memilih pemilih kedua dan pemilih kedua memilih wakilnya. Sistem pemilihan umum dua tingkat pada dasarnya secara umum diadakan karena kurangnya kepercayaan diri.

24 Juni 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum Turki untuk menggelar pemilihan presiden. Dalam bu saya bisa dilihat alasan mengapa perlu dibentuk sistem pemerintahan presidensial di Turki, pada tahun 2017 sebelum terjadi referendum saya menulis "sistem presidensial yang yang efektif, stabil dan kuat untuk Turki."

 

Makna Pemilihan Umum

Demokrasi mengambil alih kekuasaan dari legitimasinya. Pada periode-periode sebelumnya dalam sistem politik, ada beberapa metode legitimasi yang berbeda. Mungkin juga muncul metode lain di masa depan. Namun ini, demokrasi mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan legitimasi sosial dalam sistem politik. Oleh karena itu, legitimasi sistem politik melalui pemilihan, legitimasi dari penguasa, integrasi negara / solidaritas sangatlah penting. Sistem politik yang didukung oleh pemilihan nasional melalui pemilu lebih kuat, baik secara internal maupun internasional. Kebalikannya ada sistem politik tanpa legitimasi sosial. Rezim semacam itu lemah terhadap pengaruh dari luar, karena mereka tidak dukung oleh rakyatnya sendiri, mereka menghadapi lebih banyak tekanan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, mereka lebih bergantung pada aktor global dari pada kepada rakyatnya sendiri.

Saat ini, negara-negara yang paling maju dan sejahtera di dunia adalah negara-negara demokratis. Sementara, negara-negara yang memiliki banyaka masalah adalah negara-negara anti-demokrasi. Dalam hal ini, perdamaian, ketenangan dan stabilitas bukan berasal dari faktor pembangunan ekonomi, tetapi dari sisi nilai-nilai demokrasi, pluralisme dan kebebasan.Karena pembangunan ekonomi hanya bisa dimungkinkan dengan nilai-nilai ini.

Hubungan demokrasi, kebebasan dan pluralisme adalah contoh paling konkret dari kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan Turki setelah tahun 2000-an. Kudeta  28 Feb dan setelah pelaksanaan kebijakan anti-demokrasi, pendapatan per kapita di Turki telah jatuh hingga 2.000 $. Setelah banyak penerapan kebijakan liberal, demokratis dan pluralis pada tahun 2000-an, pendapatan per kapita di Turki telah melampaui $ 10.000.

Jika kita mengingat bahwa bahwa pemilu pertama kali Turki digelar pada tahun 1876, maka Turki menjadi menjadi nagara demokrasi tertua dalam sejarahnya. Meskipun dengan rezim yang berbeda selama 142 tahun ini, Turki terus berupaya untuk meletakkan asas-asas demokrasi. Turki tidak terjebak ke dalam kediktatoran yang mendekati Nazisme Jerman atau Fasisme Italia dalam hal praktik anti-demokrasi. Alhasil, sejak tahun 2000-an, demokrasi dan kebebasan di Turki semakin menguat.

Hari ini orang-orang Turki yang ada di Jerman, Austria dan Belanda memiliki hak pilih dan kebebasan bermufakat. Hal ini menunjukkan panjangnya jarak yang ditempuh oleh Turki untuk mendapatkan hak-hak politik.

 

Demikian kajian dari Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL, Dekan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt Ankara



Berita Terkait