Eko Politik (26)

Kami akan sajikan kajian dari Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Departemen Ekonomi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt

Eko Politik (26)

Presiden Erdoğan yang telah memenangkan pemilihan presiden di putaran pertama dengan mendapatkan suara sekitar 52-59 persen merupakan persiden pertama yang dipilih di periode baru Turki. Pemilihan 24 Juni juga menghasilkan kemenangan bagi koalisi Presiden dalam pemilihan parlemen dengan mendapatkan suara sekitar 53 persen. Kini agenda terpenting Turki adalah menerapkan sistem presidensial di pemerintahan yang akan dijalankan sepenuhnya di era baru. Apa dampak yang akan terjadi di tubuh pemerintahan Turki dari segi politik, hukum dan ekonomi. Mari kita lihat, efek dari pemilihan umum ini dan penerapan sistem baru dalam perekonomian Turki?

Agar Turki dapat menjadi salah satu negara terkemuka dalam ekonomi global dan menjadi aktor yang kuat di dunia internasional, perlu untuk mengambil langkah yang sesuai. Selain beberapa langkah yang perlu diambil untuk menjadikan Turki masuk dalam daftar 10 negara ekonomi teratas, perlu ada ada dukungan dari sistem pemerintahan dan strategi baru dari sistem ini yang berkoordinasi dengan target.  

Sistem baru menuntut pemangkasan birokrasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Sistem pemerintahan yang lebih sederhana, lebih cepat dan lebih modern ditujukan untuk menyediakan fasilitas dan peluang untuk mencapai tujuan ekonomi.

Oleh karena itu, proses ini akan bersangkutan dengan restrukturisasi lembaga yang berbeda dan lebih kuat dari hari ini. Perlu dilakukan langkah yang sangat rinci dan tepat dalam proses penataan kelembagaan, baik dengan pengurangan jumlah kementerian, pembentukan dewan kebijakan baru, ataupun jika perlu, memberntuk lembaga yang akan menjalankan tugas tersebut di semua kementerian. Pertama, tidak ada kementerian yang terpisah di bawah nama kementerian ekonomi di periode yang baru.

Dalam sistem ini, ada perubahan penting dalam manajemen ekonomi. Enam kementerian yang mengontrol ekonomi hari ini, kedepannya akan dipangkas menjadi 3 kementerian  yang menjalankan tugas di bidang ini. Undersecretariat Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan menyatukan struktur pembiayaan bagian ekonomi.

Kementerian Pembangunan dan Kementerian Sains dan Teknologi digabung, sementara itu bagian produksi dari manajemen ekonomi disatukan dengan nama "Kementerian Perindustrian dan Teknologi". Dalam konteks ini, kita dapat mengatakan bahwa produksi teknologi tinggi dan transformasi digital akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan.

Di sisi lain, Kementerian Bea Cukai dan Perdagangan digabung dengan Kementerian Ekonomi menjadi satu atap dengan nama "Kementerian Perdagangan", yang bertujuan untuk mencapai target ekspor dan untuk melaksanakan kebijakan yang lebih aktif dan efektif sembari menciptakan keseimbangan perdagangan luar negeri.

Dalam sistem baru ini juga terdapat dewan strategi dan kebijakan yang akan dibentuk tergantung dengan bagian kepresidenan. Dapat kita katakan bahwa dewan-dewan ini akan memeberikan makna yang mendasar untuk memberikan pemikiran dalam membuat kebijakan. Perlu digarisbawahi bahwa Dewan Kebijakan Ekonomi, salah satu dari dewan-dewan ini, juga akan berkontribusi pada tahap produksi kebijakan di periode baru serta menyediakan sumber daya yang sangat penting untuk mencapai target ekonomi.

Juga perlu diketahui bahwa lembaga-lembaga investasi dan keuangan yang akan dibentuk dalam ekonomi tergantung pada bagian kepresidenan. Dengan lembaga investasi, investasi besar dan strategis di Turki yang  didukung oleh lembaga keuangan, pengembangan Pusat Keuangan Internasional Istanbul (Istanbul International Financial Center) yang merupakan proyek terpenting untuk memastikan pengembangan di bidang keuangan Turki dapat terealisasi.

Dalam beberapa periode akhir, kebanyakan masalah bersumber dari birokrasi, oleh karena itu penyederhanaan di beberapa lembaga di Turki secara umum merupakan sebuah keniscaayaan. Memang, prinsip ini adalah kerangka dasar memperoleh model manajemen baru, dengan menghilangkan kendala besar dalam birokrasi, sehingga lembaga-lembaga politik dan ekonomi di Turki kedepannya akan lebih sederhana, ramping, cepat, dan fungsional.

Sebagai hasil dari model manajemen baru yang akan dijalankan dalam konteks ini, akan menjadi momentum penting untuk mencapai target pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk meningkatkan perekonomian Turki.

Demikian kajian dari Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Departemen Ekonomi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazıt

 

 



Berita Terkait