Eko Politik (17)

Kami akan sajikan kajian dari Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Departemen Ekonomi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yıldırım Beyazit

Eko Politik (17)

Setelah pekan lalu dikeluarkan keputusan untuk diadakan pemilihan umum di Turki yang lebih awal, kondisi politik Turki mulai semarak. Sebelum pemilihan presiden dan parlemen akan diadakan pada 24 Juni, pencalonan dan persiapan para pihak yang akan ikut kontestan pemilihan umum ini mulai dilakukan, semantara itu Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan salah satu isu paling penting dalam konjungtur ini. Menjadi pertanyaan besar, akan dibawa kemana politik dan ekonomi Turki pasca pemilu 24 Juni ini?

Pertama, pada hari Senin, 23 April, proposal untuk amandemen konstitusi yang berisi tentang ketentuan untuk pemilihan presiden dan parlemen yang akan diadakan pada 24 Juni 2018 diterima oleh Komisi Konstitusi TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi / Majelis Agung Nasional Turki) dan telah diambil langkah pertama untuk membuat undang-undang penyelarasan. Pada tahap ini, perundang-undangan terintegrasi dengan sistem baru, terutama dengan konstitusi baru, yang memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Presiden dihapus dari sisi legalitasnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada periode pasca pemilu, ada agenda konsolidasi kepresidenan dan organisasi pusat dari Perdana Menteri. Di sini ada sistem yang belum sinkron di mana kewenangan ada di tangan Presiden. Dalam proses ini, diharapkan struktur organisasi akan dibentuk lebih terperinci dalam kementerian dan Sistem Pemerintahan Presidensial dapat terintegrasi secara bertahap ke dalam sistem politik Turki.

Jadi, apa efek sistem baru terhadap perekeonomian Turki, atau ekonomi Turki akan dibawa kemana? Pertama-tama, ini adalah fakta yang pasti akan memberikan stabilitas. Ekonomi Turki akan menjadi lebih kuat dan stabil sehingga dapat tercipta struktur yang lebih dinamis di periode yang baru.

Dalam 15 tahun terakhir ini, dengan pemerintahan yang berada dibawah kepemimpinan Partai AK, sejauh ini stabilitas perkonomian telah berhasil diciptakan. Berikutnya, Turki ingin mencapai struktur ekonomi yang lebih kuat, lebih transparan dan dapat diprediksi kemana implikasi stabilisasi ekonomi yang berasaskan dengan sistem ini.

Hari ini, salah satu masalah dalam perekonomian Turki adalah isu birokrasi. Birokrasi memperlambat proses, dengan memberikan hambatan besar dalam pengambilan keputusan dan implementasi, dan membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih lambat. Perubahan signifikan akan dilakukan dengan mengatasi kekacauan manajemen ini, untuk mempercepat proses ini dengan sistem baru.

Misalnya, diantara upaya perbaikan birokrasi yang akan dilakukan adalah restrukturisasi kementerian, yaitu mengkaji kembali tugas dan wewenang dengan tujuan utamanya adalah untuk mengatur kembali staf administrasi yang bertugas di sana. Dalam hal ini, masalah yang dialami antara pihak berwenang dan pembuat keputusan dapat diselesaikan, konflik dan tumpang tindih dapat diselesaikan, dan beberapa kementerian dapat digabungkan atau dipisahkan untuk mendapatkan solusi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, sayangnya masalah birokrasi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam dunia investasi di perekonomian Turki. Dalam hal ini, dengan mengatasi masalah birokrasi yang ada di Turki, dapat meningkatkan tingkat invesitasi yang merupakan motor kekuatan ekonomi, meciptakan pertumbuhan ekonomi Turki yang tinggi, sehingga dapat mengambil bagian dalam liga negara-negara yang berpenghasilan tinggi.

Pendek kata, 24 Juni akan menempatkan sistem baru dalam sejarah Turki dan kedepannya ekonomi Turki akan dibangun dengan basis yang lebih stabil.

Demikian kajian dari Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL, Departemen Ekonomi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Yildirim Beyazit



Berita Terkait