• Video Galeri

Analisis Agenda (41)

Kami akan sajikan kajian dari Yazar Can ACUN, Peneliti SETA (Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Masyarakat)

Analisis Agenda (41)

Dengan populasi sekitar 6 juta penduduk, lebih dari 3 juta pemilih yang terdaftar di KRG berangkat ke tempat pemungutan suara pada hari Minggu (30 September) untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan parlemen, tingkat partisipasi mencapai sekitar 57 persen. Meskipun proses pemilihan umum ini berlangsung secara damai, kehadiran orang-orang bersenjata dan pasukan peshmerga di beberapa daerah menyebabkan perdebatan yang cukup besar. KYB dan KDP saling menuduh adanya kecurangan, sementara Gorran dan Gerakan Generasi Hijau menuduh KYB melakukan kecurangan. Terlepas dari semua pernyataan yang dibuat, secara umum pemilihan umum KRG telah berhasil dilangsungkan. Dalam konteks ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Turki, Hami Aksoy, mengatakan: "Kami senang dengan pelaksanaan pemilihan parlemen di KRG yang berlangsung secara damai," katanya.    

Menurut hasil pemilu sementara, KDP mendapatkan kesuksesan besar dan menerima 45 persen suara. KYB hanya mendapatkan 19 persen suara dalam pemilihan umum. Gerakan Goran 12 persen dan Gerakan Generasi Baru 8,3 persen. Partai-partai-partai Islam mendapatkan 7 persen dan 5 persen, sementara Aliansia Serdem mendapatkan 1 persen suara.

KDP yang meraih sukses besar menurut hasil pemilu mampu melewati KYB dan membentuk pemerintahan dengan partai-partai kecil lainnya. Saat pemungutan suara berlangsung, parlemen Irak masih menggelar pemilihan presiden. Menurut konstitusi Irak, calon presiden yang dipilih dari Kurdi menyebabkan persaingan dan krisis antara kedua pihak, sehingga KYB dan KDP gagal mengusung calon bersama.

KDP mengusung Fuad Hussein untuk menjadi calon presiden, sementara KYB mengusung Berhem Salih. Pada putaran kedua parlemen Irak, total 329 anggota parlemen menghadiri acara tersebut. Kandidat KYB, Berham Salih, mendapatkan 219 suara dan menjadi Presiden Irak ke-4. Sementara kandidat dari KDP, Fuad Hussein, hanya mendapatkan 22 suara. Pada putaran pertama pemilihan presiden, dari tujuh kandidat tidak ada yang mendapatkan 220 suara sebagaimana yang dibutuhkan, sehingga pemilihan umum dilanjutkan ke putaran kedua. Pada putaran pertama, Berhem Salih mendapatkan 165 suara, Fuad Hüseyin mendapatkan 89 suara dan politisi perempuan independen, Sirve Abdulvahid, mendapatkan 18 suara. Pemilihan presiden KYB kemungkinan akan berdampak pada politik internal KRG. Kenyataannya, KDP yang meraih sukses besar dari pemilu yang diadakan pada hari yang sama, terdapat kebijakan yang lebih kuat dan lebih kaku dalam politik domestik yang bertentangan dengan KYB.

KRG juga akan mempengaruhi hasil pemilu dalam memerangi terorisme dalam hubungan Turki-KRG dan Turki. Setelah referendum kemerdekaan KRG, Pemerintah KRG yang telah kehilangan keuntungannya seperti Kirkuk dan respon keras dari pemerintah pusat Irak, ingin memperbaiki hubungan dengan Turki. Khususnya dalam bidang ekonomi, KDP ingin menghidupkan kembali perdagangan dengan Turki. Meneruskan sanksi Turki yang diterapkan di bandara Sulaimaniyah yang ada di bawah kontrol KYB, menjadi bukti penting bahwa Turki bertentengan dengan KYB. Kesuksesan KDP dalam pemilihan umum ini memberikan harapan terjalinnya hubungan yang baik antara KRG dengan Turki.

Turki menggelar operasi militer di Irak utara untuk memerangi terorisme, sementara PKK sedang mencoba untuk mencegah masuknya Turki melalui Irak utara. Dengan kemenangan yang diraih KDP dalam pemilu ini, semakin memperkuat perjuangan Turki melawan PKK di Irak utara. Hubungan antara KYB dan PKK relatif baik, sementara hubungan antara KDP dan PPK relatif buruk. Turki dapat memperkuat hubungan dengan KRG, pada saat yang sama Turki dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman yang dapat mengancam Turki.

Pemerintah pusat Irak belum dibentuk meski pemilihan umum Irak sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu, sehingga menjadi masalah bagi Irak dan Turki. Jika hasil pemilihan KRG dapat mempercepat pembentukan pemerintah KRG, maka hal ini dapat menciptakan situasi aman bagi KRG, Irak dan Turki. Jika pemerintah pusat Irak dibentuk, maka  masalah-masalah yang ada di Irak dapat diatasi secara lebih efektif.

 

Demikian kajian dari Yazar Can ACUN, Peneliti SETA (Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Masyarakat)

 



Berita Terkait