Analisis Agenda (37)

Kami akan sajikan kajian dari Yazar Can ACUN, Peneliti SETA (Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Masyarakat)

Analisis Agenda (37)

Meskipun pemilihan umum di Irak telah berlangsung empat bulan yang lalu, pemerintahan Irak masih belum terbentuk. Partai-partai politik di Irak tengah membentuk koalisi dan pemerintahan. Aliansi Sairun yang mendapatkan suara terbanyak telah mengambil langkah untuk membentuk pemerintahan. Pimpinan  Gerakan Sadr, sekaligus pemimpin Aliansi Sairun, mengumumkan empat  kesepakatan dengan Nasr yang dipimpin oleh Perdanan Menteri Irak Haider al-Abadi. Selain itu, sebagian partai Sunni dan Gerakan Generasi Kurdi Baru bergabung dengan koalisi. Namun parlemen yang menyelenggarakan sesi kedua untuk pembentukan kabinet pemerintahan baru di Irak, menunda sidang hingga 15 September karena jumlah wakil tidak dapat mencapai sesuai ketentuan. Mantan Perdana Menteri Irak dan Koalisi Negara Hukum, Nuri al-Maliki dan pemimpin Koalisi Fath, Hadi Amiri telah mengumumkan bahwa mereka telah membentuk sebuah koalisi. Menurut konstitusi Irak, koalisi terbesar yang ditunjuk untuk membentuk pemerintah dan koalisi yang dipimpin oleh Sadr kemungkinan besar akan menang.

Menurut konstitusi Irak, Presiden Majelis di sesi pertama parlemen untuk pembentukan pemerintahan baru harus diambil dari kelompok Sunni. Gubernur Enbar Muhammad al-Halbusi, Wakil Presiden Usame en-Nujeyfi, Muhammad Tamim, Rashid al-Azavi, Ahmed Cuburi dan Talal ez-Zubayi termasuk di antara nama-nama kandidat ketua Majlis. Dua partai Kurdi terbesar, Partai Demokratik Kurdistan dan Persatuan Patriotik Kurdistan, memilih untuk tetap independen selama proses dan memboikot sesi parlemen.

Proses pembentukan pemerintahan di Irak dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Terlihat banyak perpecahan politik, sektarian dan etnis yang terjadi di Irak. Apalagi, persaingan antara Amerika Serikat dan Iran sangat berpengaruh pada politik di Irak. Mantan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki didukung oleh koalisi Iran dan koalisi Fatah yang didirikan oleh Hashdi Shabi dan didukung oleh Iran memiliki peran penting di Irak. Selain itu, Pembentukan struktur militer Hashdi Shabi membrikan kekuatan militer tambahan dalam koalisi yang didukung oleh Iran dan kekuatan politik. Dengan struktur yang mirip dengan Hizbullah di Lebanon, Iran berusaha untuk mengamankan pengaruhnya di Irak.

Di sisi lain, Amerika Serikat berusaha membatasi Iran di Irak. Brett McGurk, Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk melawan DAESH, melakukan upaya diplomasi untuk mempengaruhi pembentukan pemerintahan Irak. Dalam pertemuan Brett McGurk dengan Partai Demokrat Kurdistan Kurdi dan Persatuan Patriotik Kurdistan, diduga bahwa dua partai Kurdi telah mencegah tindakan bersama dengan koalisi yang didukung Iran. Amerika Serikat mendukung terbentuknya 4 koalisi yang ada di Irak, Gerakan Sadr yang dipimpin oleh Mukteda Sadr sekaligus pemimpin koalisi Sairun, koalisi Nasr yang dipimpin oleh Perdana Meneri Irak Haedar al-Abadi, Amar Hakim yang dipimpin oleh Hikmet dan koalisi Wataniyyah dibawah kepemimpinan Iyad Allavi. Namun pernyataan negatif Muqtada al-Sadr terhadap Amerika Serikat menunjukkan bahwa hubungan itu bukan masalah.

Upaya untuk membentuk pemerintahan di Irak adalah faktor lain yang membuat pertarungan Turki melawan terorisme merupakan hal yang penting. Angkatan Bersenjata Turki terus melakukan operasi stabilitas melawan PKK di Irak utara, untuk mengendalikan markas besar PKK dan rute-rutenya. Meskipun ada kelompok PKK di wilayah Sincar, operasi khusus dan operasi di wilayah itu tersu dilakukan. Organisasi teroris, yang disebut komandan regional yang dinetralisir dengan pesawat tanpa awak, merupakan hasil dari operasi gabungan Organisasi Intelijen Nasional dan Angkatan Bersenjata Turki.

Pembentukan pemerintahan di Irak berpotensi mempengaruhi juga perjuangan Turki melawan terorisme. Jika pemerintah Irak didirikan, ruang lingkup operasi melawan PKK di Irak diupgrade sejalan dengan negosiasi diplomatik dengan Turki.



Berita Terkait