Analisis Agenda (20)

Kami akan sajikan kajian dari Yazar Can ACUN, Peneliti SETA (Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Masyarakat)

Analisis Agenda (20)

Ada dua perkembangan agenda penting yang berkaitan dengan opini publik di Timur Tengah dan Dunia. Yang pertama adalah relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap 60 warga Palestina yang tengah berdemonstrasi dan menyebabkan 2770 lainnya terluka. Yang kedua adalah kemenangan pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr dalam pemilihan umum di Iraq.          

Keputusan pemindahan Kedutaaan Besar Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump dari Tel Aviv ke Yerusalem telah memicu banyak tanggapan dari berbagai belahan dunia.

Ketika mayoritas besar anggota Dewan Keamanan PBB menentang rencana AS atas keputusan pemindahan Kedutaan Besar, Amerika Serikat menghalangi penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Pada tahap kedua, RUU untuk Majelis Umum PBB diterima oleh hampir seluruh dunia. Tetapi karena resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat, tampaknya tidak menjadi penghalang bagi AS, meskipun diketahui bahwa dunia menentang keputusan AS. Atas usulan Turki, Organisasi Kerjasama Islam mengadakan pertemuan darurat untuk mengutuk keputusan Trump dan mendesak dunia. Kenyataan bahwa sikap penolakan dunia internasional terhadap demokrasi AS tidaklah efektif, menunjukkan benarnya pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdoğan yang mengatakan "Dunia lebih besar dari lima."

Setelah terjadi banyak tanggapan, Presiden AS Donald Trump telah menunjukkan tekadnya untuk mengupayakan keyakinan orang Yahudi bahwa Yerusalem adalah ibukota mereka, sesuai dengan dengan kepercayaan para rahib. Faktanya, ada banyak rahib di kabinet Donald Trump. Rahib yang dikirim Donald Trump pada pembukaan kedutaannya, dikenal karena keyakinan evangelist-nya yang radikal. Ketika kedutaan AS dibuka oleh putri Donald Trump dan menantu laki-lakinya, warga Palestina tengah menggelar aksi demonstrasi damai. Warga Palestina di wilayah Gaza yang merupakan penjara terbuka terbesar di dunia, mengadakan aksi damai di dekat perbatasan Israel.

Namun, tanpa ampun tentara Israel menyerang warga Palestina yang sedang menggelar aksi demonstrasi di Gaza dengan menggunakan peluru tajam dan menyebabkan 60 warga Palestina meninggal dunia dan 2770 lainnya terluka.

Di saat warga sipil Palestina dibantai, di saat yang sama pengantin pria dan putri Presiden AS Donald Trump sibuk membuka kedutaan mereka dengan perayaan besar di Yerusalem. Terlepas dari kenyataan bahwa ratusan video dan foto aksi kebiadaban Israel telah diketahui dunia, dakwaan pemerintah AS terhadap Hamas menunjukkan sikap AS yang arogan. Salah satu alasan utama sikap santai pemerintah AS adalah bahwa negara-negara Arab secara terbuka mendukung Presiden AS Donald Trump untuk melindungi tahta mereka sendiri, daripada melindungi hak-hak warga Palestina. Turki menjadi negara yang paling banyak memperjuangkan hak-hak Palestina. Turki menyatakan hari berkabung selama tiga hari atas banyaknya warga Palestina yang meninggal dunia dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengutuk parlemen Israel. Selain itu, Turki telah menarik Duta Besarnya untuk Israel dan AS, dan mengusir Duta Besar Israel untuk Turki ke negaranya.

Isu penting lainnya adalah pemilihan umum di Iraq. Pertarungan melawan Daesh terjadi di kota-kota seperti Mosul, Fallujah dan Anbar, setelah terjadi referendum kemerdekaan Pemerintah Daerah Iraq Utara. Setelah pemerintahan pusat Iraq mengambil kembali kendali banyak daerah kontroversial seperti Kirkuk dan Sincar, muncul harapan besar terhadap pemilihan umum yang digelar di Iraq. Namun partisipasi dalam pemilihan ini relatif rendah, 44%, sehingga menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para politisi Iraq dan sistem demokrasi di Iraq.

Daftar nama-nama kandidat dalam pemilihan tersebut adalah Perdana Menteri Iraq Haydar al-Ibad, mantan Perdana Menteri Iraq Nouri al-Maliki, pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr dan Hashdi Shaabi. Selain itu, koalisi pemimpin Sunni Osama al-Nujaifi dan Koalisi Hikmet pimpinan salah satu pemimpin Syiah Ammar al-Hakim juga menjadi kandidat penting dalam bursa pemilu.

Nama mantan Perdana Menteri Iraq, Nouri al-Maliki dan Hashbi Shaabi yang terlibat dalam kelompok Fatah lebih pro-Iran, sementara Haidar al-Ibadi Muqtada al-Sadr lebih memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Menurut laporan dari Komisaris Tinggi Independen Iraq, Muqtada al-Sadr diprediksi menempati nomor pertama, sementara itu Hasdi Shaabi yang terlibat dalam kelompok Fatah diprediksi menempati nomor kedua.

Perdana Menteri Iraq Haidar al-Ibad diprediksi menempati nomor ketiga, sementara itu mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki di urutan keempat. Pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr yang yang diprediksi menjadi yang pertama, dalam sebuah pernyataan dari akun media sosialnya menyatakan; bersama dengan salah satu pemimpin syiah Ammar al-Hakim dari Aliran Hikmat Iyad Allawi dari Wataniyy, Gerakan Generasi Baru (oposisi Kurdi), Goran (Kurdi), Koalisi Keputusan Pimpinan Sunni Osama al-Nujaifi, mantan Menteri Pertahanan Halid al-Ubaidi, Koalisi Pendana Menteri Haidar al-Ibadi, Partai Demokrat Kurdi (KDP), akan membentuk pemerintahan dengan memasukkan nama-nama teknokrat yang ada di daftar kandidat.

Setelah pemilihan, diprediksi kekuatan dan pengaruh Iran dalam politik domestik Iraq akan melemah. Faktanya, mantan Perdana Menteri Iraq Nouri al-Maliki dan Hashdi Shaabi yang terdaftar sebagai anggota kelompok Fatah tidak diharapkan tercantum dalam daftar kepemerintahan. Namun di sisi lain, jika pengaruh Iran di Irak secara politik melemah, Iran akan terus menjadi aktor penting dalam politik domestik Irak dengan cara militer dan kekuatan bersenjata. Kuhususnya angkatan bersenjata kedua kelompok Hashdi Shaabi yang dapat dikontrol langsung oleh Iran menjadi salah satu tantangan terpenting menjelang dibentuknya pemerintahan Iraq di masa yang akan datang.

Hasil pemilihan Iraq jika dibahas dalam konteks Amerika Serikat dan kebijakan Arab Saudi yang berusaha membatasi kekuatan Iran di Timur Tengah, mungkin dapat disebut sebagai keberhasilan yang parsial. Memang, pemimpin Syiah Muqtada al-Sadr yang beberapa tahun lalu mengatur sekelompok angkatan bersenjata yang melawan Amerika, namun kini memiliki hubungan yang lebih baik dengan AS dan Arab Saudi. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Iraq, Haydar al-Ibadi, kembali ke negara itu setelah AS merebut kembali Mosul dari Daesh. Baru-baru ini, Ibadi sedang melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Arab Saudi dan siap untuk bergerak bersama Arab Saudi dan AS untuk membatasi pengaruh Iran di Iraq.

Meskipun pemilihan umum Iraq bagi turki adalah suatu hal yang penting, perjuangan melawan terorisme juga merupakan hal yang penting.

Faktanya, operasi militer Angkatan Bersenjata Turki melawan organisasi teroris PKK di Iraq bagian utara diperkirakan akan lebih komprehensif pasca pemilihan umum Iraq. Dengan dukungan pemerintahan pusat Iraq, operasi yang komprehensif melawan organisasi teroris PKK dapat merekatkan hubungan Turki-Iraq. Operasi kekuatan keamanan Turki berhasil meminimalisir kegiatan teror organisasi teroris PKK di wilayah perbatasan Turki, pada saat yang sama dengan Operation Olive Branch dan Operation Euphrates Shield yang dilakukan di daerah perbatasan, menunjukkan bahwa perjuangan melawan terorisme akan terus dilakukan.

 

Demikian kajian dari Yazar Can ACUN, Peneliti SETA (Lembaga Penelitian Politik, Ekonomi dan Masyarakat)



Berita Terkait